Kejahatan siber dianggap dapat mengganggu ekonomi, menyebabkan kerugian finansial hingga triliunan dolar. Kejahatan ini juga mengancam keamanan nasional dan mengurangi kepercayaan pada ekonomi digital serta internet. Di level regional, Asia Pasifik terus mengalami peningkatan kasus yang lebih tinggi untuk serangan malware dan ransomware.
Di Asia Pasifik, kasus malware mencapai 1,6 dan ransomware 1,7 kali lebih tinggi daripada wilayah lain di dunia. Di Indonesia sendiri, telemetri antivirus Microsoft Defender menunjukkan tingkat kasus malware di Indonesia selama 18 bulan terakhir telah berkurang 24%. Tetapi sebagai bagian dari malware, tingkat kasus ransomware meningkat hingga 31%.
Berbagai kondisi tersebut yang membuat Microsoft tergerak membentuk Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik di Asia Pasifik.
Baca juga: Prediksi Keamanan Siber di 2021: Tracing Data Sampai Keamanan Cloud
Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik
Menurut Microsoft, tidak ada satu entitas pun dapat melawan kejahatan siber sendirian secara efektif. Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik ini menyatukan pembuat kebijakan dari pemerintah dan lembaga negara. Serta pemimpin teknologi dan industri, dengan tujuan membangun saluran komunikasi yang kuat untuk mengatasi ancaman siber, serta berbagi praktik terbaik di antara seluruh negara yang berpartisipasi.
Bergabung dengan Dewan ini adalah 15 pembuat kebijakan dari Brunei, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mereka didukung oleh praktisi keamanan siber profesional dari Microsoft. Kerja sama ini menandai komitmen signifikan terhadap percepatan kemitraan publik-swasta dalam keamanan siber. Serta meningkatkan lebih banyak peluang bagi para negara peserta untuk saling membagikan intelijen ancaman agar dapat lebih siap merespons jika terjadi serangan.
Pada garis terdepan, Dewan ini memiliki visi untuk membangun komunitas di mana intelijen ancaman, teknologi, dan sumber daya dapat dibagikan secara berkala dan terbuka. Dewan juga dirancang untuk bertemu secara virtual setiap kuartal agar dapat mempertahankan pertukaran informasi yang berkelanjutan tentang ancaman siber dan solusi keamanan siber.
Gelombang Kedua Transformasi Digital
Pada Microsoft APAC Public Sector Summit yang digelar 6 Mei 2021 lalu, ada hal menarik yang disampaikan oleh Satya Nadella, CEO Microsoft. Ia menjelaskan bahwa selama setahun terakhir, Microsoft telah menyaksikan gelombang kedua transformasi digital. Pemerintah telah mempercepat adopsi teknologi untuk membangun ketahanan.
Satya menekankan pentingnya memiliki fondasi digital yang kuat bagi kesuksesan sektor publik, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi strategi berbasis data. Satya juga memperkuat komitmen Microsoft terhadap rencana pemberdayaan nasional yang diberlakukan melalui pembentukan wilayah pusat data baru di Selandia Baru, Indonesia, dan Malaysia.
Sementara itu Ann Johnson, Corporate Vice President, Security Compliance and Identity mengatakan bahwa tren yang Microsoft lihat dalam kejahatan dunia maya cenderung mengikuti isu yang muncul setiap harinya. Di mana aktor jahat mengubah infrastruktur mereka untuk menarik perhatian berdasarkan berita hari itu.
“Agar organisasi dan pemerintah tetap terlindungi, pola pikir zero-trust perlu diterapkan. Itulah sebabnya Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik dibentuk, agar para pemangku kepentingan dalam ekosistem dapat berkolaborasi dalam memprioritaskan pertahanan keamanan siber nasional,” ujar Ann.
Strategi Regional Efektif Melawan Serangan Siber
Dengan sebagian besar infrastruktur teknologi dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan swasta, menjadi penting bagi pemerintah untuk membentuk koalisi dengan perusahaan teknologi terkemuka. Agar dapat memimpin strategi pertahanan siber yang efektif dan menjaga wilayah ini dari berbagai serangan siber.
Dato’ Ts. Dr. Haji Amirudin Abdul Wahab FASc, CEO CyberSecurity Malaysia mengatakan, keamanan siber adalah agenda nasional penting yang tidak dapat hanya mengandalkan tim IT. Ini harus menjadi prioritas dan tanggung jawab semua individu, karena kita terus melihat peningkatan kegiatan kriminal siber secara eksponensial, di samping menjamurnya data dan konektivitas digital.
Sementara itu kandidat Ph.D. ChangHee Yun, Principle Researcher of AI/Future Strategy Center, National Information Society Agency Korea menambahkan, intelijen kolektif di antara negara-negara Asia Pasifik sangatlah penting. Hal ini agar kita dapat saling berbagi praktik dan strategi terbaik, sehingga mampu menyelesaikan tantangan keamanan siber dengan kecepatan yang lebih pesat, dan cara yang lebih proaktif. “Dengan lanskap ancaman serupa, kemitraan ini akan memastikan bahwa kita melangkah lebih maju dari para pelaku kejahatan siber, serta menetapkan standar yang lebih tinggi untuk sistem ekosistem keamanan siber,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik, lembaga pemerintah dan para pemimpin negara akan bergabung dengan forum yang melibatkan Microsoft serta ekosistem penasihat industri keamanan siber.
from Gizmologi https://ift.tt/3i77Ebz
via IFTTT
0 Komentar