Jakarta, Gizmologi – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menarik pajak dari investasi dan transaksi uang kripto (cryptocurrency). Hal tersebut akan ditentukan dalam rapat Senat AS, terkait aset kripto yang masuk kategori pajak infrastruktur.

Melansir Gizmodo, Selasa (10/8/2021) terobosan ini dilakukan agar transaksi online, seperti kripto memiliki aturan. Peraturan itu telah melalui negosiasi dengan Departemen Keuangan AS, yang berfokus pada pengaturan aset digital dengan mewajibkan broker atau pialang kripto untuk melaporkan transaksi mereka.

Internal Revenue Service (IRS) AS mencatat, transaksi uang kripto telah menghimpun sekitar $28 miliar (Rp406 triliun) selama 10 tahun terakhir dari pialang cryptocurrency. Dengan pendapatan tersebut, IRS akan memperlakukan kripto sama seperti properti atau infrastruktur, artinya siapapun yang bertransaksi dengan kripto akan dikenai pajak mirip dengan pajak properti nyata.

“Saat ini, undang-undang tersebut mendefinisikan “broker” sebagai “setiap orang yang (untuk pertimbangan) bertanggung jawab untuk secara teratur menyediakan layanan apa pun yang melakukan transfer aset digital atas nama orang lain,” yang menurut para pendukung crypto terlalu luas,” ungkap senator Pat Toomey.

Baca Juga: Bitcoin dan Ethereum Bergairah, DogeCoin Melesat 20 Persen

Gejolak Bitcoin Cs

Market Bitcoin

Melansir Coindesk, harga mayoritas mata uang kripo (cryptocurrency) kompak naik pada kisaran 4,11% ke level US$ 45.010 dalam 24 jam terakhir. Adapun Bitcoin melesat 6,32% ke level harga US$ 45.989,3/koin atau setara dengan Rp660.866.241/koin (asumsi kurs Rp 14.370/US$)

Disusul Ethereum yang meroket ke 6,7% pada level US$ 3.127,14/koin (Rp44.937.002/koin). Ripple terapresiasi 4,87% ke US$ 0,8101/koin (Rp11.641/koin), dan Dogecoin juga merangkak naik 6,41% ke US$ 0,2549/koin (Rp3.663/koin).

Di sisi lain, para investor masih menanti kompromi Senat AS mengenai pajak cryptocurrency.
Pendukung kripto khawatir bahwa tanpa penyesuaian, ketentuan ini akan melumpuhkan inovasi kripto di AS dan mendorong bisnis ke luar negeri karena berpotensi menyebabkan kebingungan dan ketentuan ini tidak mengatur ekspektasi pelaporan yang tidak dapat dipenuhi.

“Tidak ada yang membantah bahwa ada masalah di sini. Kami akan meminta orang-orang ini untuk memberikan informasi yang tidak mereka miliki,” kata Toomey yang juga mendukung investasi kripto.

 



from Gizmologi https://ift.tt/3jJaz9p
via IFTTT