Jakarta, Gizmologi – Pandemi COVID-19 telah merenggut kehidupan dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, pandemi juga memunculkan salah satu tren global yaitu akselerasi adopsi teknologi digital oleh masyarakat, perusahaan, dan juga oleh pemerintah dari berbagai negara.
Sebagai salah satu perekonomian digital dengan tingkat pertumbuhan yang paling pesat di Asia Tenggara, Indonesia punya peluang memaksimalkan kekuatan dari berbagai teknologi digital ini dalam menangani beberapa tantangan mendasar. Tujuannya untuk mencapai pertumbuhan, menciptakan perekonomian yang lebih kompetitif dan inklusif.
Pada akhir Juli 2021 lalu, World Bank mengeluarkan laporan bertajuk “Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia”. Laporan tersebut menyoroti Indonesia yang memiliki perekonomian digital berkembang paling pesat di Asia Tenggara.
Pertumbuhan populasi pengguna internet yang pesat memang telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu perekonomian digital dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Jumlah orang dewasa yang memiliki akses internet telah melonjak lebih dari tiga kali lipat dari 13 persen pada tahun 2011 menjadi 51 persen pada tahun 2019.
Transformasi Digital
Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara. Ini merupakan peluang besar untuk dapat mengatasi tantangan pembangunannya. Konsumen meraih manfaat dari pertumbuhan perekonomian digital. Penduduk Indonesia yang memiliki akses internet menggunakannya secara intensif, yang didominasi untuk komunikasi, media sosial, dan aplikasi hiburan.
Aplikasi ojek online umum digunakan. Aplikasi tersebut tidak hanya menyediakan layanan mobilitas yang menghubungkan pasar tenaga kerja di wilayah metropolitan yang besar dan luas di Indonesia, tetapi juga menyediakan layanan lainnya seperti pengantaran barang dan pesan-antar makanan, yang penggunaannya kian meningkat saat pandemi. Seperempat penduduk Indonesia dan 36,5 persen penduduk kota telah menggunakan layanan ojek online sebelum pandemi terjadi.
Aktivitas jual beli online semakin meningkat, dan meskipun kegiatan ini dilakukan oleh hanya sebagian kecil penduduk Indonesia, kegiatan ini menguntungkan konsumen dengan memberikan pilihan yang lebih murah, produk yang lebih beragam, dan kemudahan. Pada tahun 2019, proporsi rumah tangga dengan akses internet yang melakukan pembelian dan penjualan secara online adalah masing-masing 12,8 dan 5,1 persen.
Layanan teknologi pendidikan dan kesehatan yang baru dimulai mengalami kemajuan yang pesat dan meskipun aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan selama pandemi, jangkauannya hanya terbatas kepada pengguna yang berpendapatan tinggi di kota, terutama di Jawa. Agar teknologi digital dapat mengatasi masalah utama kesenjangan yang telah terjadi dalam jangka panjang, teknologi digital perlu diadopsi dan diterapkan secara luas oleh pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan konkret untuk mendukung agenda transformasi digital. Namun demikian, pengalaman hingga saat ini mengindikasikan berbagai upaya tersebut terhambat oleh fragmentasi data dan sistem informasi dan tantangan koordinasi lintas lembaga dan jabatan pemerintahan.
Kesenjangan Digital
Sailesh Tiwari, Ekonom Senior Bank Dunia, mengungkapkan, berdasarkan temuan dari berbagai data dan metode yang dilakukan timnya, Bank Dunia melaporkan bahwa perekonomian digital di Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang adil. Tantangan non-digital yang telah lama dihadapi Indonesia dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif tetap menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi digital secara efektif.
“Sebanyak 49 persen penduduk dewasa di Indonesia masih belum memiliki akses internet. Kesenjangan digital yang signifikan masih terasa di berbagai dimensi ruang, ekonomi, dan sosial,” ujar Sailesh.
Dijelaskan lebih lanjut, sebagian besar orang Indonesia mengakses internet menggunakan perangkat seluler. Sebaliknya hanya 4 persen penduduk Indonesia atau sekitar 9,7 juta atau 16% rumah tangga yang mengakses internet melalui fixed broadband.
Dengan demikian, meskipun kinerja Indonesia relatif baik dibandingkan dengan beberapa negara tetangga regional dalam hal penetrasi mobile broadband, Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara tetangga regional seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam pada mobile broadband berkecepatan tinggi (4G/LTE) maupun fixed broadband.
Hal ini penting, karena studi lain dari Alpha-JWC dan Kearney menjelaskan bahwa dengan dukungan yang tepat seperti infrastruktur digital, kota-kota Tier-2 dan Tier-3 di Indonesia dapat berkontribusi 30-50% dari ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025.
Meskipun investasi swasta dalam infrastruktur mobile broadband telah memperluas akses dan mengurangi biaya internet, biaya dan keterjangkauannya masih menjadi faktor yang menghambat penggunaan fixed broadband bagi 44 persen rumah tangga di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan konkret untuk mendukung agenda transformasi digital. Namun demikian, pengalaman hingga saat ini mengindikasikan berbagai upaya tersebut terhambat oleh fragmentasi data dan sistem informasi dan tantangan koordinasi lintas lembaga dan jabatan pemerintahan.
Dengan kebijakan proaktif yang menciptakan ruang aktifitas yang berimbang bagi semua pihak, Indonesia bisa mengurangi kesenjangan digital. Sekaligus meraih masa depan digital yang inklusif bagi seluruh masyarakatnya.
Tiga Prioritas Kebijakan Utama
Bank Dunia memberikan tiga prioritas kebijakan utama yang dapat membantu Indonesia meraih tujuan tersebut. Pertama, pengadaan akses internet yang berkualitas bagi semua orang adalah landasan dari pendekatan ini.
Meskipun terdapat berbagai kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir dalam upaya memperluas akses internet, termasuk melalui penyelesaian proyek Palapa Ring, hampir separuh populasi dewasa di Indonesia masih belum terhubung dengan internet.
Mengurangi kesenjangan ini tidak hanya memerlukan upaya dalam mengatasi permasalahan infrastruktur untuk konektivitas hingga di wilayah terpencil, tetapi juga memerlukan intervensi yang lebih lunak dalam hal persaingan dan regulasi sektor yang memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas dan keterjangkauan akses internet, terutama bagi masyarakat tidak mampu.
Prioritas kedua, memastikan bahwa perekonomian digital bisa dilakukan semua orang. Hal ini memerlukan investasi dan fasilitasi bagi penggerak kunci perekonomian digital sambil mengembangkan kemampuan rakyat Indonesia dalam memanfaatkan kesempatan yang muncul. Untuk meraihnya, Indonesia harus bergerak maju dalam hal inklusi finansial, memfasilitasi adanya kepercayaan untuk meningkatkan penggunaan layanan pembayaran digital, perbaikan logistik, dan perluasan investasi untuk keterampilan digital dan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dalam perekonomian digital.
Prioritas kebijakan yang ketiga adalah pemerintah yang memimpin pemanfaatan media agar layanan yang diberikan menjadi lebih baik dan peningkatan kualitas interaksi antara rakyat dan pemerintah. Hal tersebut merupakan agenda yang kompleks. Tetapi, terdapat dua inisiatif yang dapat menjadi awalnya, yakni inisiatif identitas digital nasional bagi seluruh lapisan perekonomian dan pendekatan transformasi digital bagi seluruh lembaga pemerintah yang didukung oleh lembaga yang mumpuni untuk menyelesaikan tantangan koordinasi lintas lembaga yang penting.
Untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online dan pemerintahan digital, ketentuan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi hal penting untuk menjamin keamanan dan akuntabilitas pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data pribadi, serta memformalisasi hak-hak subjek data. Salah satu fitur penting untuk menjamin kredibilitas dan kekuatan hukum tersebut adalah pengawasan dari lembaga independen.
Selain ketiga prioritas tersebut, ada area keempat yang beririsan dan juga penting. Guna menciptakan lingkungan perekonomian digital yang lebih inklusif, upaya untuk menyediakan media digital bagi semua orang dan untuk memberikan stimulasi terhadap inovasi digital harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agenda reformasi yang ada yang lebih luas yang mencakup keterbukaan dan persaingan yang lebih luas, regulasi yang lebih kuat, perlindungan sosial yang lebih komprehensif, dan investasi dalam keterampilan yang diperlukan di masa depan.
from Gizmologi https://ift.tt/3mNBYdh
via IFTTT
0 Komentar