Jakarta, Gizmologi – Kementerian Dalam Negeri membuat layanan bernama Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda) berbasis metaverse. Sayangnya, layanan yang berguna untuk menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah tak mendapat sambutan positif dari netizen.
Meskipun diharapkan sebagai inovasi yang bermanfaat, tak sedikit netizen yang mengkritik proyek Metaverse Kemendagri. Beberapa dari mereka menentang gagasan ini lantaran tidak memiliki urgensi yang kuat.
“Sesungguhnya proyék Metaverse tidak bermanfaat untuk masyarakat. Berapa banyak yang kebeli Oculus? Yang tidak bermanfaat di kehidupan sehari-hari juga.,” tulis Netizen
Ia juga lebih lanjut menilai bahwa masih ada urgensi permasalahan lain seperti terkait perbaikan server situs Kemendagri dan menambah keamanannya. “Lebih baik optimalkan website dan servernya, jaga keamanannya. Website lebih menjangkau masyarakat.,” lanjutnya.
Komentar serupa juga dibagikan netizen di Twitter, yang beranggapan teknologi Metaverse yang berusaha dihadirkan oleh Kemendagri dinilai hanya gimmick semata. Sebab, dalam praktik sehari-hari dokumen kependudukan yang berbasis elektronik masih kerap diminta untuk difotokopi.
“Selama e-KTP masih disuruh fotokopi mah susah buat nerapin ini,” ujar Netizen di Twitter
“Kira-kira pengadaan alatnya aman dari korupsi gak ya?” tanya Netizen lainnya.
Proyek Metaverse Kemendagri
Sejatinya layanan yang diberi nama Konsultasi Virtual Ekonomi Daerah (Kovi Otda) ini merupakan upaya pemerintah daerah agar bisa berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui jagat maya. Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kemendagri, Akmal Malik menjelaskan, layanan canggih ini telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang mulai bergeser ke revolusi industri 4.0.
“Suka tidak suka (cara konvensional) karena era revolusi industri 4.0 telah tiba. Cara-cara lama atau konvensional dalam pelayanan akan mati ditinggal oleh zaman. Kami menyadari akan hal itu,” tutur dia lagi.
Terlebih menurut Akmal keberadaan teknologi layanan Kovi Otda ini bisa mencegah terjadinya praktik korupsi di dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah. Di mana pemda bakal bisa bertemu dengannya dan pejabat lainnya untuk berkonsultasi dalam bentuk animasi 3 dimensi.
“Arahan Bapak Mendagri untuk menekan potensi terjadinya korupsi seputar layanan otonomi daerah, maka kami membuat konsep yang intinya pemberi layanan dengan penerima layanan tidak bertemu,” terangnya.
Untuk saat ini layanan metaverse KOVI OTDA baru bisa diakses melalui situs https://ift.tt/EjsWdi6. Kemendagri juga akan memberikan akun khusus kepada pemda untuk mengakses layanan tersebut.
Layanan itu diuji coba dan diluncurkan pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26 pada 25 April 2022 lalu. Sejumlah pejabat Kemendagri menjajal layanan tersebut menggunakan kacamata virtual reality.
from Gizmologi https://ift.tt/yLu0oIe
via IFTTT
0 Komentar