Jakarta, Gizmologi – Sejumlah pihak memprediksi akan ada resesi global 2023 yang membuat negara seperti Indonesia perlu waspada dan berhati-hati, meski pertumbuhan ekonomi tahun ini cukup baik.

Baca juga: Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan ITU 2023-2026

Prediksi resesi global 2023 membuat sejumlah industri harus melakukan mitigasi, termasuk sektor telekomunikasi. Meski demikian, analis Nailul Huda mengatakan, pada 2023 Indonesia kemungkinan besar tidak akan masuk resesi namun masuk perlambatan ekonomi. Bahkan, Indonesia bisa jadi episentrum ekonomi di tengah perlambatan tahun depan.

“Tahun 2021 investasi digital RI 144 triliun, banyak sekali perusahan startup digital dapat dana fantastis misal di pendidikan ruanggguru, dapat dana ya eskpansi besar. 2022 saat cost investment naik gara-gara cost of fund, investasi digotal RI hanya 53,58 Trilun per November 2022, turun 50 persen lebih. Kalau startup masih andalkan pendanaan maka cashflow terancam maka efisiensi dengan PHK,” ujar peneliti INDEF ini saat webinar “Strategi Industri Digital Indonesia Hadapi Resesi Global” yang diadakan Indotelko (30/11).

Webinar Indotelko

Sementara Doni Ismanto, Founder IndoTelko Forum, mengatakan jika melihat kinerja dari sektor telekomunikasi selama 9 bulan pertama 2022, pada 2023 sektor ini diprediksi bisa tumbuh dikisaran 4% hingga 5%. “Pertumbuhan layanan data masih menjanjikan, sementara pemain berkurang karena konsolidasi, tentu harga ritel layanan akan lebih rasional untuk menjaga margin operator telekomunikasi,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik ini menambahkan, hal yang menjadi tantangan bagi operator adalah kebutuhan belanja modal yang tinggi karena harus investasi untuk jaringan terutama 5G. Apalagi tahun depan akan dibuka lelang frekuensi pasca Analog Switch Off (ASO), tentu ini butuh modal besar.

“Tanpa ada layanan telko, tidak ada konektivitas sebagai kunci digitalisasi, digitalisasi ini di indoensia belum menumbuhkan kondisi yang melesat tapi masa pertumbuhan. sehingga peluang besar di tengah 250 juta pengguna internet,” katanya.

“Di tahun 2023 mendatang, kita akan lebih banyak bicara digitalisasi di Indonesia, tapi yang bagaimana agar Indonesia jadi pusat perhatian dunia dalam hal digitalisasi karena saat ini kita masih jadi pasar bukan pelaku utama digitalisasi,” ujarnya.

Antisipasi Resesi Global 2023

Penataan Ulang Pita Frekuensi

Menurut Hendri Mulya Syam, Direktur Utama Telkomsel, Indonesia terbukti resilien menghadapi resesi-resesi sebelumnya. Dari sisi pertumbuhan makro Indonesia diprediksi alami pertumbuhan melambat tahun depan sebagai dampak penurunan daya beli masyarakat.

Dari dampak-dampak tersebut sejak 2018-2020, sektor DB, kesehatan, pendidikan, internet dan teknologi masih bertumbuh. Untuk itu, Telkomsel memastikan seluruh roadmap perusahaan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan terus berinovasi menghadirkan layanan bisnis yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Hal pertama dengan memperkuat core business Telkomsel senagai penyedia layanan konektivitas digital terdepan seperti hadirkan paket internet sesuai value yang dibutuhkan masyarakat,” kata Hendri.

Telkomsel juga merilis sejumlah aplikasi sebagai solusi di masyarakat. Seperti layanan edukasi pengembangan ketrampilan Kuncie, layanan health tech Fita. Serta layanan digital sektor pangan TelkomselDFE.

Sementara Dian Siswarini, CEO dan President Director XL Axiata mengatakan, pihaknya yakin pertumbuhan tahun 2023 masih tetap positif seperti tahun sebelumnya. Karena di balik tantangan ekonomi 2023 ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk terus bertumbuh.

“2023 perusahaan akan fokus ke 3 pilar utama. Pertama fokus pada penawaran convergent sesuai dengan vuisi perusahaan yang menyasar segmen keluarga dan SME,” kata Dian.

Kemudian, XL Axiata juga akan terus mengembangkan infrastruktur jaringan demi mendukung kualitas layanan lebih baik lagi, salah satunya dengan mengembangkan infrastruktur di luar Jawa.

Lalu, soal kepuasan pelanggan dengan meningkatkan layanan digital dan personal sesuai yang dibutuhkan oleh pelanggan.

“Kami akan meningkatkan otomasi dan digitalisasi untuk efisiensi operasional, gunakan AI dan analitik sehingga solusi yang diberikan juga tepat sasaran sesuai yang konsumen butuhkan, serta mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi biaya meningkat tahun depan dengan cara menekan biaya operasional seperti energy saving,” kata Dian.

“Kami juga akan mempertahankan posisi finansial perusahaan yang kuat dengan cara meningkatkan debt to ebitda ratio. Serta menjaga cashflow di posisi positif.”

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, menyampaikan perusahaan berupaya mengembangkan layanan 5G di sejumlah kota untuk mendukung percepatan digitalisasi.

“Yang sangat penting adalah soal literasi digital agar masyarakat Indonesia terutama kaum muda menggunakan teknologi secara positif. Kemudian, soal UMKM lantaran sektor ini berkontribusi 60 persen bagi ekonomi Indonesia sehingga kita harus mendukungnya. Salah satu inisiatif yakni marketplace Indosat untuk UMKM,” kata Vikram.

Indosat juga punya ID camp, yang memeprsiapkan talent digital untuik berkiprah secara global. Serta mendorong kiprah perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Mari berkolaborasi untuk mendorong digitalisasi di Indonesia, untuk menghubungkan Indonesia dan memberikan pengalaman terbaik bagi setiap warga Indonesia,” katanya.

Perlunya Kolaborasi

Rudiantara Ketua Umum Indonesia Fintech Society mengatakan, industri telekomunikasi perlu melakukan kolaborasi dalam ekosistem ekonomi digital, di luar bisnis network (jaringan) dan device (perangkat).

Industri telko saat ini ada 230 juta pelanggan seluler, sektor keuangan yang pegang rekening ada 150 juta, jadi banyak orang pakai ponsel tapi gak punya akses keuangan. Aplikasi tumbuh luar biasa, digital economy paling tinggi di e-commerce, semua transaksinya pasti menggunakan uang. Untuk itu fintech yaitu payment sistem dan lending yang pertumbuhannya jauh di atas industri telko.

Kisaran kasar, satu pelanggan saja bisa 20 kali lakukan transaksi telko entah chatting dan sebagainya. Sementara di perbankan rendah karena untuk transaksi e-commerce satu orang hanya 2-3 kali sehari.

Artinya ada 1,5 miliar data terkumpul di telko, yang bisa dimanfaatkan misal untuk profiling credit scoring di fintech. Ini bisa jadi peluang pertumbuhan baru bagi telko.

“Inilah peluang yang besar untuk tumbuhkan digital. Selama mindset bisnis enggak di network saja tetapi aplikasi, tanpa harus punya lisensi misal fintech karena regulasi sangat ketat, maka operator bisa kembangkan sektor digital dengan data-data tersebut,” kata Rudiantara dalam acara webiner HUT IndoTelko bertajuk Hadapi Resesi Global 2023, Industri Telekomunikasi Perlu Kolaborasi dalam Ekosistem Digital pada Rabu (30 November 2022).

“Manfaat yang paling mesar yakni money data, kalau rata-rata 6-8 kali lakukan transaksi, 1,5 miliar data yang bisa dimanfaatkan, misal untuk profiling,” lanjutnya.

Menurut dia, industri digital bukan industri yang dikembangkan pemerintah. “Saya yakin akan survive, pemerintah hanya fasilitasi saja jangan over regulated, justru harus jadi fasilitator,” kata Rudiantara.

Peran Pemerintah

Menurut Ismail Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo mengatakan, saat berbicara mengenai resesi ekonomi global, industri digital justru jadi solusi karena jadi tumpuan harapan sektor sektor yang lain.

Aktivitas ekonomi masyarakat juga saat ini sangat bergantung pada ekonomi digital karena ruang digital mampu berikan alternatif dan efektifitas efisiensi dalam berbagai macam aktivitas ekonomi dari produksi, marketing, pembiayaan hingga distribusi.

Ia menjelaskan, Industri digital yang dulu sebagai nilai tambah industri telekomunikasi dalam ICT justru kini jadi pelaku utamanya. Sehingga semua yang terlibat dalam ICt ini perlu melakukan perubahan pendekatan agar tadinya tumpuan industri ICT pada telco operators, sekarang berpindah ke layer berikutnya yakni layer platform, aplikasi dan konten.

“Oleh sebab itu, semua pihak harus mengakomodasi perubahan bisnis model ini tidak terkecuali pemerintah. Pemerintah harus melakukan pendekatan baru agar menjamin suatu sustainability atau keberlangsungan industri digital di Tanah Air,” kata Ismail.

Langkah pemerintah yakni deregulasi regulasi penghambat usaha dengan hadirnya UU Cipta Kerja. UU ini memungkinkan terciptanya kolaborasi di sektor telko, seperti sharing infrastructure sampai dengan spectrum sharing.

Kemudian, UU Cipta Kerja juga berikan ruang pemerintah pusat dan daerah melakukan perubahan posisi jadi fasilitator, yakni berikan kemudahan pelaku industri telko, misal untuk perizinan hingga tarif.

Terobosan lain, UU Cipta kerja juga lakukan analog switch off di dunia penyiaran, agar tersedianya spektrum frekuensi radio &00 Mhz untuk bantu operator seluler gelar infrastrukturnya lebih efisien.

Kemudian, pemerintah juga jadi investor dengan membangun infrastruktur yang diperlukan operator. Misal dengan membangun bacbone Palapa Ring hingga satelit HTS.

Peran pemerintah selanjutnya yakni dorong masyarakat dengan literasi digital. Serta pemerintah akan bangun data center nasional (PSN) untuk kebutuhan pemerintah agar pelayanan publik lebih baik dan aman.



from Gizmologi https://ift.tt/9WXmZkn
via IFTTT