Jakarta, Gizmologi – Mendekati tahun politik 2024, Twitter bakal melarang segala bentuk kampanye yang dilakukan politisi untuk beriklan di platform mereka. Media sosial berlambang burung biru itu juga akan menghapus akun-akun yang kerap memanipulasi percakapan.

Country Industry Head Twitter Indonesia Dwi Adriansyah, menjelaskan kebijakan tersebut berlaku secara global dan mengacu pada advertising politics. Adapun iklan yang dimaksud Twitter ialah layanan berbayar untuk mengamplifikasi pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh sang politisi selama masa kampanye.

“Di Twitter, advertising politics itu tidak bisa secara global, jadi itu udah ada policy-nya,” ujar Adriansyah usai acara Media Briefing #ShopWithTwitter, Rabu (26/10/2022).

Berdasarkan laporan transparansi Twitter, pada periode Juli hingga Desember 2021 pihaknya sudah menindaklanjuti 4,3 juta laporan akun berdasarkan laporan dan sebanyak 1,3 juta akun telah dibekukan.

Selain itu, dia juga mengungkapkan ada 5,1 juta konten yang sileweran di Twitter yang telah diturunkan atau di-take down. Pihaknya mengklaim dari konten yang dihapus itu hanya ada 8% tweet yang dibaca oleh 1.000 pengguna.

Baca Juga: Fitur Terbaru Twitter Bisa Memblokir Mention dari Akun yang Tidak Diinginkan?

Twitter Awasi Iklan Politik

Twitter Larang Iklan Politik

Meski begitu, Twitter tetap mengizinkan platformnya menjadi medium pembicaraan politik yang berlangsung secara organik, begitu pula apabila mengamplifikasi narasi-narasi yang tengah diperjuangkan.

“Jadi selama dia tidak menggunakan platform Twitter dengan cara membayar iklannya atau melalui ads.twitter.com itu tidak apa apa tapi secara global kami sudah melarang organisasi, parpol, kandidat politik untuk menggunakan platform Twitter untuk beriklan pada saat pemilu, sebelumnya ataupun sesudahnya,” paparnya.

Adapun dalam konteks Buzzer, Twitter akan menerapkan dua lapisan pengawasan. Pertama dari segi teknologi yang secara proaktif mengawasi dan kedua juga pengawasan dari sisi manusia yang secara rutin akan me-review sekaligus menindak pada saat terjadinya pelanggaran.

“Kita tidak pernah mendefinisikan buzzer ya, mangkanya ada lagi platform manipulation itu salah satu hal yang memang kita sangat concern. Jadi banyak sekali akun-akun di luar sana yang sudah di-suspend segala macem di saat mereka melakukan pelanggaran maupun politik, brand. Mereka memanipulasi percakapan,” pungkasnya.



from Gizmologi https://ift.tt/3qHyCNS
via IFTTT