Jakarta, Gizmologi – Laman situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) mengalami peretasan. Alih-alih menampilkan informasi terkini dari lembaga negara, laman setkab.go.id justru menampilkan foto seorang demonstran yang tengah memegang Bendera Merah Putih.

Foto itu diketahui berasal dari aksi demonstrasi di Gedung DPR pada 2019 silam. Demonstran yang terfoto adalah Lutfi si ‘pembawa bendera’ saat berada di tengah lontaran gas air mata.

Peretas menuliskan narasi bahwa kekacauan tengah terjadi dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia merujuk pada kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan mengharuskan warga tinggal di rumah. Ia menyebut masyarakat stres dan depresi akibat hal ini.

“Penguasa menikmati dunianya sendiri dengan gaji yang mengalir setiap hari. Di mana keadilan di negara ini?” tulis pesan tersebut.

Kini tampilan yang dipasang ‘hacker’ tidak terlihat lagi karena situs web telah di-takedown. Meski demikian, pencarian di Google terlihat situs Setkab masih diretas oleh pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai ‘Zyy Ft Lutfifake’.

Sentilan Roy Suryo

Praktisi telematika, Roy Suryo ikut mengomentari aksi peretasan situs pemerintah. Dirinya mempertanyakan peran aktif Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi (Kominfo) untuk mencegah serta meminimalisir aksi peretasan.

“Sekalilagi, setelah kasus Bocornya Data BPJS-Kes & BRI-life kemarin, kinerja Instansi-intstansi terkait pantas dipertanyakan. Kominfo & BSSN harus segera bertindak,” kicaunya di Twitter, seperti dikutip Gizmologi.

Menurut Roy Suryo, situs Setkab adalah etalase pemerintahan. Jikalau bisa dibobol dengan mudahnya tentu akan menimbulkan kerugian yang tak sedikit, termasuk citra institusi negara.

“Kita tahu anggaran untuk pembuatan situs tidak sedikit. Sudah seharusnya Firewall yang dipakai harus di-update sehingga tidak mudah deface begitu saja,” imbuhnya.

Baca Juga: Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi di Tengah Maraknya Aksi Peretasan

Situs Setkab RI Diretas

Tanpa Keamanan Berlapis

Perlu diketahui, aksi peretasan maupun deface dari laman situs pemerintah cukup sering terjadi. Bahkan website DPR dan beberapa lembaga pengadilan serta kementerian cukup sering diretas.

Bahkan menurut praktisi keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha menyampaikan banyaknya situs milik pemerintah yang tidak terlindungi. Beberapa situs milik pemerintahaan di antaranya, bahkan tidak memperbarui protokol SSL atau Secure Socket Layer.

“Iya, relatif lebih mudah diretas, karena pembuatnya pasti kurang sadar tentang pengamanan informasi. Hal ini juga yang membuat situs milik pemerintah sering menjadi target serangan oleh para peretas yang sedang latihan atau mencari nama (script kiddies),” kata Pratama.

SSL sendiri merupakan sertifikat kredensial untuk memastikan laman situs tersebut aman dan bisa dikunjungi. Sebab jika tanpa digital certificate, mesin peramban seperti Google Chrome secara default akan menolak untuk membuka situs tersebut.

Oleh karenanya, keberadaan sertifikat semacam SSL sangat penting. Selain meningkatkan kepercayaan publik, lantaran akses data yang terlindungi.



from Gizmologi https://ift.tt/2V8kCN9
via IFTTT